Halaman
Bab
Kompetensi Dasar
Kata Kunci
Peta Konsep
Peraturan Perundang-
undangan Tingkat Pusat
dan Daerah
Contoh
Peraturan
Perundangan di
Tingkat Daerah
Contoh Peraturan
Perundang-undangan
Tingkat Pusat dan Daerah
Pengertian
Peraturan
Perundang-
undangan
Manfaat
Peraturan
Perundang-
undangan
Sumber Hukum
dan Tata Urutan
Peraturan
Perundang-
undangan
Contoh
Peraturan
Perundangan di
Tingkat Pusat
Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia
Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia
2
1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan
perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.
2. Memberikan contoh peraturan perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi,
lalu lintas, dan larangan merokok.
●
Negara
●
Peraturan
●
Hukum
●
Pusat
●
Daerah
●
Tertib
●
UUD 1945
●
Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
34
Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri.
Peraturan berupa undang-undang atau contoh lainnya dibuat agar masyara-
kat hidup tertib, aman, adil, dan sejahtera. Lalu, apa itu peraturan? Seperti
yang kita ketahui, ada dua jenis peraturan di Indonesia, yaitu peraturan
pada tingkat pusat dan peraturan pada tingkat daerah. Sebagai bagian dari
rakyat Indonesia, kalian harus mengetahui dan dapat menjelaskan apa yang
dimaksud dengan peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah.
Dan dapat memberikan contoh-contoh dari peraturan tingkat pusat dan
daerah tersebut.
A. Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan
Bayangkan keadaan rumah di mana ayah, ibu dan anak-anaknya hidup
bersama tanpa satu aturan. Sang ayah sering pulang malam dan kurang
peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Ibu, tidak menjaga kebersihan
rumah malahan asyik menonton televisi seharian. Anak-anak bebas ber-
keliaran keluar masuk rumah membawa teman dan tidak punya jadwal
tetap untuk belajar. Pasti rumah itu akan terlihat kacau balau, kotor, dan
tidak menyenangkan untuk ditempati bukan? Itulah keadaan rumah yang
tidak memiliki aturan yang disepakati bersama. Begitu pula dengan negara
seperti Indonesia. Tentu, harus memiliki aturan agar kehidupan warga
negaranya tertib, aman, dan sejahtera.
Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, hasil amandemen, negara Indo-
nesia adalah negara hukum. Oleh karena itu semua warga negara harus
tunduk dan patuh terhadap hukum, apapun pekerjaan atau jabatan yang
dimilikinya.
Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara
tertulis yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat di negara
tersebut. Peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh aparatur negara
yang berwenang.
Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum, ka-
rena selain peraturan perundang-undangan juga ada yang dikenal sebagai
hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin. Undang-undang
pun adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Undang-undang
terbagi atas dua macam, yaitu:
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
35
1. Undang-undang dalam arti formal
Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini ter-cantum dalam Pasal 5 ayat
1 dan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945.
2. Undang-undang dalam arti material
Undang-undang dalam arti material adalah peraturan perundang-
undangan itu sendiri, sehingga undang-undang dalam arti formal
merupakan bagiannya.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibagi menjadi dua.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat. Dan per-
aturan perundang-undangan di tingkat daerah.
Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dibuat oleh aparatur
negara dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia juga lembaga-lembaga
negara yang berkedudukan di pusat negara.
Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dibuat oleh kepala
daerah dengan meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah
(DPRD). Peraturan ini berlaku untuk warga negara yang bertempat tinggal
atau pendatang di daerah tersebut.
Tugas 2.1
Tuliskan pada secarik kertas, pengertian dari peraturan perundang-
undangan menurutmu pendapatmu.
Gambar 2.1: Polisi melaksanakanperaturan undang-undang
lalu lintas untuk ketertiban lalu lintas
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
36
2. Manfaat Peraturan Perundang-undangan
Masih ingatkah kamu keadaan rumah yang tidak memiliki aturan bagi
para penghuninya? Tentu saja sebuah aturan dibuat agar semua orang
dapat menikmati manfaatnya.
Agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tertib, aman dan
sejahtera maka dibuatlah peraturan perundang-undangan. Manfaat dari
tegaknya peraturan perundang-undangan tersebut dapat tercapai apabila
seluruh warga negara mematuhinya.
Misalnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat
lembaga-lembaga tinggi negara. Peraturan tersebut memberikan petunjuk
dan batasan agar semua lembaga negara tersebut berperan sesuai fungsi
dan kewenangannya. Tanpa berlaku berlebihan atau sebaliknya. Sehingga
semua lembaga negara itu dapat berperan sesuai peraturan dan saling
mendukung.
Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk warga negara
dimaksudkan agar kehidupan warga negara berjalan sesuai jalur hukum
sehingga tidak ada warga negara yang dirugikan. Peraturan tersebut juga
menjamin hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang sama
kedudukannya di hadapan hukum.
Manfaat peraturan perundang-undangan antara lain:
1. Menjaga ketertiban di tengah masyarakat
2. Menjamin hak-hak warga negara
3. Mengatur kewajiban warga negara
4. Memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara
Gambar 2.2: Salah satu contoh mentaati peraturan di
sekolah dalam menjaga kebersihan
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
37
5. Mengamankan wilayah negara Republik Indonesia
6. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara
7. Memberikan rasa aman pada warga negara
8. Memberikan rasa takut dan efek jera pada para pelanggar peraturan
9. Memberikan keadilan peradilan bagi seluruh warga negara
Dan banyak lagi manfaat lain yang bisa diperoleh dengan berlakunya
peraturan perundang-undangan, sesuai isi peraturan tersebut.
Tugas 2.2
Diskusikan dengan teman sebangkumu, manfaat dari diberlakukannya
peraturan perundang-undangan di negara ini.
B. Contoh-contoh Peraturan Perundangan di
Indonesia
1. Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
Agar hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat
sesuai prioritas kepentingannya, maka harus dibedakan. Penyusunan
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berdasarkan
sumber hukum yang berlaku di negara kita. Menurut Tap MPR No III/
MPR/2000, sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar
negara. Pancasila terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD
1945.
Tata urutan peraturan perundang-undangan, menurut Tap MPR No.
III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Ketetapan MPR
c. Undang-Undang (UU)
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
e. Peraturan Pemerintah (PP)
f. Keputusan Presiden (Keppres)
Keppres dibuat oleh presiden dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya untuk mengatur pelaksanaan administrasi negara dan
administrasi pemerintahan.
g. Peraturan Daerah (Perda)
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
38
Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut
Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 disusun dan ditetapkan pada
18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) di Jakarta.
UUD 1945 sebagai bentuk peraturan perundang-undangan
tertinggi yang ada di Indonesia. UUD 1945 adalah dasar hukum
tertulis yang memuat berbagai macam hal dalam penyelenggaraan
negara. Karena UUD 1945 adalah peraturan perundang-undangan
tertinggi di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di
bawahnya tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. UUD 1945
telah diamandemen sebanyak empat kali sejak tahun 1999 oleh
MPR. Amandemen pertama pada 19 Agustus 1999, amandemen
kedua pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 9 November
2001, dan amandemen terakhir pada 10 Agustus 2002. Amandemen
dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
b. Undang-undang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat UU bersama dengan
Presiden. UU dibuat sebagai wujud pelaksanaan UUD 1945 dan
Tap MPR.
Materi yang berada pada undang-undang berisi hal-hal yang
menyang-kut ketentuan UUD 1945 atau Ketetapan MPR RI.
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu)
Perpu dibuat oleh Presiden jika terjadi hal-hal tertentu yang
mendesak, namun dengan ketentuan seperti:
- Perpu harus diajukan oleh presiden kepada DPR dalam
persidangan DPR berikutnya
-
DPR berhak menolak atau menerima rancangan Perpu ter-
sebut, dengan tidak melakukan perubahan
-
Jika DPR telah menolak, maka Perpu tersebut harus dibatalkan
Hal ini tercantum dalam pasal 22 UUD 1945 bahwa peraturan
pemerintah pengganti undang-undang berhak ditetapkan oleh
Presiden dan harus mendapatkan persetujuan DPR.
d. Peraturan Pemerintah
PP dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan pelaksanaan
atau perintah undang-undang. Peraturan Pemerintah misalnya
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
39
peraturan tentang lembaga negara seperti Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang mengemban tugasang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
Bank Indonesia yang mengemban tugas mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah. Ini mengandung
dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan
jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara.
Presiden diberikan kekuasaan untuk menetapkan Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang seperti yang
diharuskan (Pasal 5 ayat 2), yaitu:
1. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalan-
kan undang-undang sebagaimana mestinya.
e. Peraturan Presiden
Perpres ini bersifat khusus yang berarti peraturan tersebut dibuat
untuk mengatur segala hal yang bersifat sementara dan tertentu saja.
Perpres diterapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-
undang yang bersangkutan dan peraturan di atasnya, yaitu PP.
f. Peraturan Daerah
Perda dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan gubernur untuk
melaksanakan peraturan hukum di atasnya dan menampung kondisi
khusus yang terjadi di daerah tersebut. Perda kabupaten atau kota
dibuat oleh DPRD Tingkat Kabupaten atau DPRD TingkatKota
bersama bupati atau walikota.
Seperti peraturan lain di atasnya, Perda tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, dan peraturan daerah lainnya.
Jenis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, meliputi:
1. Undang-undang
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
Tahukah Kamu?
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
40
Tugas 2.3
Buatlah kliping dari guntingan surat kabar atau majalah yang menggam-
barkan contoh pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Tokoh Pemerintahan
Mohammad Andi Mattalatta, S.H.,
M.H. (Bone, Sulawesi Selatan, 30
September 1952) adalah Ketua
Fraksi Partai Golkar di DPR
periode 2004 - 2007. Pada bulan Mei
2007, ia ditunjuk sebagai Menteri
Hukum dan HAM Indonesia meng-
gantikan Hamid Awaluddin. Politisi
Golkar yang sudah beberapa perio-
de menjadi anggota DPR (sejak
1988 sampai 2007) itu sebelumnya
berprofesi sebagai dosen di Universitas
Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Dia dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap keadilan
dan HAM, serta pencinta perdamaian. Dia tak bisa diam jika
melihat ada yang tak beres, apalagi mengarah pada perpecahan
yang dapat berakibat merugikan kepentingan bangsa dan negara.
Andi juga sering dijuluki oleh rekan-rekannya sebagai pemburu
keadilan. Dia memang sering berperan dalam berbagai putusan
penting di DPR.
Dari berbagai sumber
Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah, yaitu:
1. Peraturan Daerah Provinsi
2. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
3. Peraturan Desa
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
41
2. Contoh Peraturan Perundangan di Tingkat Pusat
Banyak sekali contoh peraturan perundangan di tingkat pusat yang
bisa kalian temukan di surat kabar atau internet. Misalnya peraturan
menteri terkait kebijakan pada lembaga kementerian yang dipimpinnya.
Berikut ini contoh peraturan perundangan di tingkat pusat, yaitu:
a. Peraturan Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sedera-
jat dengan Presiden, antara lain Peraturan Kepala BPK, Peraturan
Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan
Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi
Yudisial
b. Peraturan Menteri (Permen), sepanjang diperintahkan atau didele-
gasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di atasnya
c. Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan atau Peraturan Ditjen suatu
Departemen, sepanjang diperintahkan atau didelegasikan secara tegas
oleh peraturan perundang-undangan di atasnya
Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat terdiri dari berbagai
macam jenis dan isi peraturan. Peraturan tersebut ada yang berhubungan
langsung dengan kehidupan masyarakat atau tidak. Contohnya:
-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005 tentang
Ban-tuan Keuangan Kepada Partai Politik yang berisi persyara-
tan mendapatkan bantuan, tata cara penyerahan bantuan, laporan
bantuan keuangan.
Peraturan ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masya-
rakat.
-
UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan UU No.
21 Tahun 1997, mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang berisi kewajiban para wajib pajak tanpa perlu menunggu surat
ketetapan pajak terlebih dulu.
Pajak adalah kewajiban setiap warga negara, sehingga peraturan ini
ber-hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
-
UU RI No. 14 Tahun 1992 Pasal 26 Ayat 1 tentang Peraturan Lalu
Lintas yang berisi kewajiban pejalan kaki untuk berjalan pada bagian
jalan yang sudah disediakan (trotoar) dan menyeberang pada tempat
penyeberangan yang te-lah disediakan bagi pejalan kaki (jembatan
penyeberangan dan zebra cross).
Peraturan ini juga berhubungan langsung dengan kehidupan ma-
syarakat banyak.
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
42
-
UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 2 Ayat 1 yang berisi sanksi bagi mereka yang terbukti
melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen-diri
atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau
perekonomian negara, berupa hukuman pidana penjara dan denda.
Peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga termuat dalam
UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Pasal 15 Ayat 1, Peraturan Pemerintah RI Tahun 2000
Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 7 Ayat 1, serta masih banyak lagi.
Tugas 2.4
Carilah contoh lain tentang Peraturan Perundang-undangan di tingkat
pusat. Kamu bisa mencarinya dari surat kabar, internet atau media lainnya.
Tuliskan di selembar kertas.
3. Contoh Peraturan Perundangan di Tingkat Daerah
Setiap daerah di Indonesia baik tingkat Provinsi atau di bawahnya pun
memiliki peraturan perundangan. Peraturan tersebut disesuaikan dengan
keadaan masyarakat pada daerah tersebut.
Berikut ini contoh peraturan perundangan di tingkat daerah, yaitu:
a. Peraturan Daerah Provinsi
b. Peraturan Gubernur Provinsi
c. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
d. Peraturan Bupati atau Walikota
e. Peraturan Desa (Perdesa)
UUD RI Pasal 18 Ayat 6 berbunyi, “Pemerintah Daerah berhak me-
netapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk me-
laksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, misalnya:
-
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 Bab IV tentang
Kawasan Dilarang Merokok Pasal 6 Ayat 3 yang berisi ancaman bagi
para pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan jika merokok di
tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yaitu sekolah.
Selain di Jakarta, kota Bandung pun memiliki peraturan perundangan
serupa, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
43
Pasal 23 Ayat 1 yang berisi tempat-tempat sebagai kawasan dilarang
merokok. Yaitu, angkutan umum, sekolah, arena kegiatan anak,
tempat ibadah, taman, rumah sakit, tempat kerja dan lain-lain. Serta
Pasal 48 tentang sanksi berupa denda lima juta rupiah bagi mereka
yang melanggar.
-
Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Pasal 41c tentang
Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan Kota yang berisi
larangan mengotori, merusak, mencoret-coret jalan, jembatan, dan
bangunan pelengkapnya, pada rambu lalu lintas, pohon-pohon, dan
fasilitas umum lainnya. Bila ada yang melanggar maka sanksi berupa
denda sebesar lima juta rupiah.
-
Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang No. 8 Seri E Tahun 2005
tentang Pelarangan Pelacuran yang berisi penjelasan, penindakan,
pengendalian, partisipasi masyarakat, penyidikan. Perda ini dibuat
sebagai upaya melestarikan nilai luhur di masyarakat.
Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur hajat hidup
orang banyak termasuk beberapa peraturan yang diberlakukan mengenai
pajak, anti korupsi, mengenai lalu lintas dan larangan merokok. Seluruh
peraturan perundang-undangan yang dibuat ini tentunya memiliki manfaat
yang banyak bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya bagi
pemerintah saja. Apakah kamu sudah mengetahui peraturan perundangan
apa saja itu? Simak di bawah ini.
Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai Pajak
yaitu:
- Keputusan Menteri Keuangan No. 626/KM.1/2007 Tentang Nilai
Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor
dan Pajak Penghasilan.
-
Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 114/PJ./2007 Tentang Bentuk dan
Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak.
-
Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ.03/2007 Tentang Penghitungan
Angsuran Pajak Penghasilan
-
Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2007 Tentang Penetapan
Jenis Barang Tertentu kena Pajak
-
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
44
Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai Anti
Korupsi, antara lain:
-
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
-
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Apa itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN?
Jika kamu membeli makanan di restoran biasanya
di struk pembelian selain harga asli makanan kamu pun
harus membayar PPN. Lalu apa itu PPN? PPN adalah
pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai
dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke
konsumen.
Pajak ini termasuk jenis pajak tidak langsung,
yang berarti pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain
(pedagang) yang bukan penanggung pajak. Si penanggung
pajak yaitu konsumen menyetorkannya kepada pedagang.
Di Indonesia, PPN dikenakan tarif tunggal, yaitu sebesar
10 %.
Tahukah Kamu?
Gambar 2.3: Pelayanan pajak di kantor pajak
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
45
-
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
-
Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
-
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
-
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
Info Korupsi Indonesia
Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dari
kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan,
memutar balik, menyogok, yang berarti perilaku para
pejabat publik (politikus atau pegawai negeri) yang
secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau orang
lain dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka.
Menurut data Transparency Internasional, indeks
persepsi korupsi Indonesia tahun 2006 lalu bernilai 2,4
meningkat dari tahun 2005 yang bernilai 2,2. Nilai ini
ikut mendongkrak urutan Indonesia satu peringkat dari
negara terkorup keenam pada 2005 menjadi ketujuh (dari
163 negara).
Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini
dilakukan oleh beberapa institusi, yaitu Tim Tastipikor
(Tindak Pidana Korupsi), KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, dan lembaga-
lembaga non pemerintah seperti Indonesia Corruption
Watch (ICW).
Tahukah Kamu?
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
46
Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai Lalu
Lintas, yaitu:
-
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 1985
Tentang Jalan.
-
Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
-
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1993
Tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan.
-
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1993
Tentang Angkutan Jalan.
Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai Larangan
Merokok, antara lain:
-
Undang-undang Nomor 23 Tahun
1992 Tentang Kesehatan.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2003 Tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan.
- Keputusan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 11 Tahun 2004 Tentang
Pengendalian Rokok di Tempat
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
-
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 03 Tahun 2005 Tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Ke-indahan (K3), yang salah satu pasalnya
yaitu 23 Ayat 1 mengenai Larangan Merokok di Tempat Publik seperti
Tempat Umum, Sarana Kesehatan, Tempat Kerja, Tempat Proses
Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah, dan Angkutan
Umum.
-
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok .
Gambar 2.4: Mematuhi Peraturan
Perundang-undangan lalu lintas
Gambar 2.5: Peraturan larangan
merokok di tempat umum
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
47
Tugas 2.5
a. Tulislah contoh berita tentang peraturan perundangan yang kamu lihat
di televisi. Misalnya berita penangkapan tersangka koruptor, catat
baik-baik informasi yang disampaikan si pembaca berita. Minimal dua
contoh berita.
b. Isilah pertanyaan di bawah ini!
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebutkan dasar
hukum tertulisnya!
2. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
3. Jelaskan perbedaan antara peraturan perundang-undangan tingkat
pusat dan tingkat daerah!
4. Jelaskan manfaat dari tegaknya peraturan perundang-undangan!
5. Sebutkan sumber hukum di Indonesia!
6. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
dan jelaskan!
7. Siapakah yang membuat Perda?
8. Sebutkan contoh peraturan perundangan di tingkat pusat!
9. Sebutkan contoh peraturan perundangan di tingkat daerah!
10. Jelaskan peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang larangan merokok!
c. Diskusikan
Bentuklah kelompok yang terdiri dari empat orang teman sekelasmu.
Diskusikan mengenai peraturan perundangan yang ada di daerahmu.
Apakah sudah dikenal dan dituruti oleh masyarakat atau belum. Jelaskan
alasannya.
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
48
Rangkuman
1. Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara
tertulis, yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat di negara
tersebut.
2. Peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh aparatur negara yang
berwenang.
3. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dibuat oleh aparatur
negara dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia juga lembaga-
lembaga negara yang berkedudukan di pusat negara.
4. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dibuat oleh kepala
daerah dengan meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah
(DPRD). Peraturan ini berlaku untuk warga negara yang bertempat
tinggal atau pendatang di daerah tersebut.
5. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk warga negara di-
maksudkan agar kehidupan warga negara berjalan sesuai jalur hukum
sehingga tidak ada warga negara yang dirugikan.
6. Manfaat peraturan perundang-undangan antara lain, menjaga ke-
tertiban di tengah masyarakat, menjamin hak-hak warga negara,
mengatur kewajiban warga negara, memberikan petunjuk dan batasan
bagi lembaga-lembaga negara dan mengamankan wilayah negara
Republik Indonesia.
7. Menurut Tap MPR No III/MPR/2000, sumber hukum di Indonesia
adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terdapat dalam
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
8. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu UUD
1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda.
9. Contoh peraturan perundangan di tingkat pusat adalah Peraturan
Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat dengan
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan
atau Peraturan Ditjen suatu Departemen.
10. Contoh peraturan perundangan di tingkat daerah adalah Peraturan
Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur Provinsi, Peraturan Daerah
Kabupaten atau Kota, Peraturan Bupati atau Walikota, Peraturan
Desa (Perdesa).
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
49
Uji Kompetisi
A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah
ini!
1. UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah ....
a. negara demokrasi
c. negara hukum
b. negara monarki
d. negara kertagama
2. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ....
a. hak azasi manusia
c. pemerintahan
b. hukum d. negara
3. Pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu ....
a. hukum yang diatur oleh negara demi kepentingan masyarakat
b. hukum yang sah secara legal dan mengikat warga negara saja
c. hukum yang dibuat oleh aparatur negara untuk ditaati oleh
penguasa
d. hukum yang dibuat secara tertulis yang mengatur segala
sendi kehidupan
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terbagi
dua. Yaitu ....
a. peraturan perundangan tingkat daerah dan tingkat provinsi
b. peraturan perundangan tingkat pusat dan tingkat daerah
c. peraturan perundangan tingkat provinsi dan tingkat pusat
d. peraturan perundangan tingkat dasar dan tingkat atas
5. Peraturan ini dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk
seluruh wilayah di Indonesia. Nama peraturan ini adalah ....
a. peraturan perundangan tingkat pusat
b. peraturan perundangan tingkat provinsi
c. peraturan perundangan tingkat daerah
d. peraturan perundangan tingkat atas
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
50
6. Manfaat peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a.
memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga
negara
b. menjamin hak-hak warga negara
c. menjaga ketertiban di tengah masyarakat
d. mengamankan wilayah milik pribadi setiap warga negara
7. Tata urutan peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. UUD 1945
b. peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
c. peraturan Gubernur Provinsi
d. ketetapan MPR
8. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dibuat
oleh presiden jika terjadi hal-hal tertentu yang mendesak seperti
di bawah ini, kecuali ....
a. DPR berhak menolak atau menerima rancangan Perpu ter-
sebut, dengan tidak melakukan perubahan
b. perpu bisa dirubah oleh DPR
c. jika DPR telah menolak, maka Perpu tersebut harus diba-
talkan
d. perpu harus diajukan oleh presiden kepada DPR dalam
persidangan DPR berikutnya
9. Peraturan perundangan di tingkat pusat seperti Peraturan
Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat
dengan Presiden adalah ....
a. peraturan menteri
b. peraturan Ditjen
c. peraturan Kepala LPND
d. peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU
10. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah provinsi lainnya
memiliki peraturan perundangan tentang larangan merokok. Jenis
peraturan ini termasuk ....
a. peraturan perundangan tingkat pusat
b. peraturan perundangan tingkat daerah
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
51
c. peraturan perundangan yang berhubungan langsung dengan
kehidupan pemerintah
d. peraturan perundangan yang tidak berhubungan langsung
dengan kehidupan masyarakat
B. Jawablah pertanyaan berikut ini!
1. Mengapa warga di suatu lingkungan masyarakat membutuhkan per-
aturan perundang-undangan?
2. Apabila pada suatu negara tidak dibuat peraturan perundang-
undangan, apa yang akan terjadi?
3. Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPR
No. III/MPR/2000, sertakan dengan contoh
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005, berisi
tentang?
5. Peraturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Kein-
dahan Kota adalah peraturan daerah Bandung nomor?
c. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. Menurut UUD 1945 Pasal ... hasil amandemen, negara Indonesia
adalah negara .... Oleh karena itu semua warga negara harus ... dan ...
terhadap hukum ... yang ....
2. Peraturan perundang-undangan di ... dibuat oleh kepala daerah dengan
meminta persetujuan dari ....
3. Manfaat dari tegaknya ... tersebut dapat tercapai apabila ...
mematuhinya.
4. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh ... untuk memudahkan .... atau
... undang-undang.
5. UU Republik Indonesia No ... tentang perubahan UU No. 21 Tahun 1997,
mengenai .... Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berisi kewajiban
para wajib pajak tanpa perlu menunggu .... terlebih dulu.
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
52
D. Tugas
Isilah tabel di bawah ini. Carilah contoh dari masing-masing peraturan
perundang-undangan yang kamu ketahui di negara kita!
No
Contoh Peraturan
perundangan tingkat pusat
Contoh Peraturan
perundangan tingkat daerah
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
53
Uji Kompetensi Semester I
A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah
ini!
1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk re-
publik. Tercantum dalam UUD 1945 pasal ....
a. pasal 4 ayat 2
c. pasal 2 ayat 4
b. pasal 1 ayat 1
d. pasal 3 ayat 3
2. Sistem pemerintahan pada negara yang berbentuk republik di-
jalankan oleh ....
a. Perdana Menteri
c. Raja dan para menteri
b. Yang Dipertuan Agung
d. Presiden
3. Berikut ini pernyataan tentang negara yang benar, kecuali ....
a. wilayah yang dihuni sekelompok masyararakat berjumlah
besar
b. mempunyai sistem pemerintahan untuk mengatur masyarakat
tersebut
c. wilayah tersebut dimiliki oleh segelintir orang yang berkuasa
d. wilayah yang dihuni dan mempunyai kekuasaan terhadap
pemerintahan
4. Pulau di Indonesia kira-kira berjumlah ....
a. 16.305 pulau, besar, dan kecil c. 17.
507 pulau, besar, dan kecil
b. 15.678 pulau, besar, dan kecil d. 17.
508 pulau, besar, dan kecil
5. Batas laut teritorial diiukur dari 12 mil terluar sebuah pulau ke
laut bebas. Indonesia memiliki ....
a. kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan pulau terluar
b. kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di
sekitarnya, juga kekayaan alam yang terdapat di dalamnya
c. kedaulatan atas air, dasar laut, dan udara di sekitarnya, tapi
tidak kekayaan alam yang terdapat di dalamnya
d. kedaulatan titik terluar pantai sebuah pulau
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
54
6. Malaysia mengklaim bahwa pulau Sipadan dan Ligitan tersebut
adalah milik mereka. Hal ini adalah contoh ancaman ....
a.
ancaman dari luar
c. ancaman dari dalam
b. ancaman yang tak masuk akal
d. ancaman diplomatik
7. Sumpah Pemuda telah menyatukan para pemuda Indonesia.
Sumpah Pemuda dapat dijadikan contoh ....
a. persatuan dan kesatuan bangsa
b. nilai moral
c. sejarah masa lampau
d. tindakan patriotik
8. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Hal ini
dapat memicu konflik atau ancaman keutuhan negara dari dalam.
Yang bisa dilakukan seorang siswa SD sepertimu adalah ....
a. tidak pernah membeda-bedakan teman meski berlainan suku
dan agama
b. selalu berusaha bermain dengan teman satu daerah saja
c. mengalah demi kepentingan bersama meski kamu merasa
diperlakukan tidak adil
d. mengikuti petunjuk gurumu dalam memilih teman
9. Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara
tertulis. Hukum itu dimaksudkan untuk mengatur ....
a. kesejahteraan ekonomi seluruh warga negara
b. warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut
c. pemerintah dan lembaga pemerintah saja
d. seluruh sendi kehidupan masyarakat
10. Peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh aparatur negara
dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Peraturan per-
undang-undangan ini adalah ....
a. peraturan perundangan di Indonesia
b. peraturan perundangan tingkat daerah
c. peraturan perundangan aparatur negara
d. peraturan perundangan tingkat pusat
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
55
11. Mengamankan wilayah negara Republik Indonesia, menjaga keter-
tiban di tengah masyarakat, mengatur kewajiban warga negara
adalah beberapa hal yang bisa didapatkan dari ....
a. fungsi peraturan perundangan
b. sistem peraturan perundangan
c. manfaat peraturan perundangan
d. batasan peraturan perundangan
12. Ketetapan MPR adalah salah satu tata urutan peraturan
perundang-undangan yaitu ....
a. Tap MPR No. II/MPR/1999
b. Tap MPR No. IV/MPR/2002
c. Tap MPR No. III/MPR/2000
d. Tap MPR No. V/MPR/2003
13. UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah peraturan perundang-undangan
yang berisi tentang ....
a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
b. kawasan dilarang merokok
c. penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, keindahan kota
d. pemberantasan tindak pidana korupsi
14. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan, adalah UUD RI pasal ....
a. pasal 23 Ayat 1
c. pasal 18 Ayat 6
b. pasal 48 Ayat 2
d. pasal 6 Ayat 3
15. Banyak provinsi di Indonesia yang membuat peraturan perundang-
undangan mengenai hal ini di tingkat daerah. Contohnya DKI
Jakarta dan Kota Bandung. Peraturan mengenai hal ....
a. korupsi
c. kawasan dilarang merokok
b. bea pajak
d. ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota
Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas
5
56
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Kapan negara kesatuan Republik Indonesia berdiri?
2. Apakah yang disebut dengan negara kesatuan itu?
3. Jelaskan posisi geografis Indonesia!
4. Berikan contoh ancaman dari dalam terhadap keutuhan NKRI!
5. Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk berperan serta menjaga
keutuhan negara ini?
6. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
7. Sebutkan manfaat peraturan perundang-undangan!
8. Sebutkan sumber hukum peraturan perundang-undangan di
Indonesia!
9. Jelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut
Tap MPR III/MPR/2000!
10. Berikan contoh peraturan perundang-undangan di daerahmu!
C. Tugas Mandiri
Buatlah makalah singkat minimal lima halaman, mengenai negara kesatuan
Republik Indonesia, ancaman nyata dan upaya menjaga keutuhan negara
ini. Sertakan contoh ancaman tersebut dan upaya apa saja yang dilakukan
untuk menanggulanginya.
d. Tugas Kelompok
Buatlah permainan yang melibatkan banyak teman di kelas. Bayangkan
siswa-siswi adalah para pembuat peraturan perundang-undangan. Ada
yang membuat contoh UU, ada yang membuat contoh Tap MPR, begitu
seterusnya sampai menjadi tata urutan peraturan perundang-undangan.